Tuesday, December 18, 2018
Home / Radar Daerah / Radar Mojokerto / Warga Pungging Mojokerto Gusar Tanahnya Dicaplok Pabrik Secara Ilegal
demo warga pungging mojokerto
Foto:detik.com

Warga Pungging Mojokerto Gusar Tanahnya Dicaplok Pabrik Secara Ilegal

Warga Pungging Mojokerto Gusar Tanahnya Dicaplok Pabrik Secara Ilegal. Puluhan warga mendatangi pabrik penghasil energi uap di Desa Kembangringgit, Pungging, Mojokerto. Warga menuntut pembayaran ganti rugi atas tanah mereka yang diduga dikuasai pabrik secara sepihak sejak 2014.

Dikawal sejumlah polisi, warga berduyun-duyun menuju ke belakang pabrik yang terletak di Dusun Bajangan, Desa Kembangringgit itu. Warga juga mendatangkan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto ke lokasi tanah warga yang diduga dikuasai sepihak oleh perusahaan.

Salah seorang warga yang tanahnya ‘dicaplok’ (51) mengatakan, di dalam area yang kini berdiri pabrik, terdapat tanah miliknya seluas 3.206 meter persergi. Tanah yang dulunya dia tanami tebu itu, dikuasai pabrik sejak November 2014.

“Saya punya bukti kepemilikan Letter C. Tanpa ada ganti rugi, November 2014 itu tanah saya dibangun pabrik ini. Tanaman tebu saya dirusak dengan alat berat,” kata Sukadi kepada wartawan di lokasi, Kamis (15/2/2018).

master tukang

Tak terima tanah miliknya dikuasai sepihak oleh pabrik, Sukadi pun pernah mengadu ke Kepala Desa Kembangringgit Wiyanto. Bukannya mendapat kepastian ganti rugi, dia justru terancam kehilangan tanah tersebut. Betapa tidak, tanah itu kini berada di dalam area pabrik yang ditutup dengan tembok tinggi.

“Kepala Desa dan pihak perusahaan saling lempar tanggung jawab. Kalau memang dibeli, saya minta sesuai harga umum, per meter Rp 900 ribu,” ujarnya.

Penasihat hukum warga Iwan Agus menjelaskan, selain milik Sukadi, terdapat 16 bidang tanah lainnya milik warga Dusun Bajangan yang dikuasai sepihak oleh pabrik. Menurut dia, masing-masing bidang luasnya mencapai 1.900 meter persegi. Belasan bidang tanah tersebut, sejak 2014 sampai saat ini tak satupun yang mendapatkan ganti rugi dari perusahaan.

“Warga sampai saat ini masih membayar pajak bumi dan bangunan tanah tersebut, kepemilikan dibuktikan dengan Letter C. Namun, sampai saat ini warga tak menerima ganti rugi sepeserpun,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Iwan, warga mengajukan permohonan peta bidang ke BPN Kabupaten Mojokerto. Pengukuran rencananya dilakukan secara bertahap terhadap 17 bidang tanah tersebut. Menurut dia, peta bidang ini menjadi tahap awal bagi warga untuk menguatkan bukti kepemilikan tanah tersebut.

Sayangnya, petugas ukur yang datang ke lokasi tak bisa melakukan pengukuran akibat dilarangan manajemen perusahaan masuk ke area pabrik. Sehingga, petugas hanya mencatat koordinat tanah sesuai titik batas yang dipasang warga di tembok belakang pabrik.

“Warga ini maunya tak rumit, hanya meminta tanahnya dibeli sesuai harga pasaran,” terangnya.

Petugas ukur BPN Kabupaten Mojokerto Ulil membenarkan pengukuran tanah warga terhalang oleh pabrik. Untuk itu pihaknya hanya bisa mencatat titik koordinat tanah warga yang ‘dicaplok’ pabrik melalui bagian luar perusahaan.

“Akan saya cocokkan dulu koordinat ini dengan data di kantor. Untuk memastikan peta bidang yang dimohon warga itu sudah keluar hak milik atau belum,” tandasnya.

Sementara manajemen pabrik belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Perusahaan ini menghasilkan uap dari mengolah batubara yang didistribusikan ke sejumlah pabrik di sekitarnya. (detik.com)

Incoming search terms:

berita kecelakaan di mojokerto,berita terkini dipasar mojosari,info lantas mojo 11 juli,Radar mojokerto pasar murah,yhsm-cheetah_006

Comments

comments

About Radar Jatim - Berita Jatim

Radarjatim.com dikelola oleh komunitas Blogger Kecamatan Bangilan - Tuban. Berupaya menyajikan informasi Jawa Timur terkini, Berimbang, Kritis, dan Peduli. Untuk kontak kerjasama via email di [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *